PILKADA DAN LIBERAL

BANYAK orang menganggap sistem demokrasi yang kita anut sekarang ini sudah benar, cuma memang belum berjalan dengan baik. Sudah benar itu menggunakan rujukan apa? Menggunakan rujukan yang berlaku di negara liberal? Nilai-nilai di negara liberal kita terapkan di negara yang ber-Pancasila? Beginilah akibatnya, seperti yang kita rasakan dewasa ini. Kita seperti tidak mengenali jati diri bangsa sendiri, kemudian menjiplak jati diri bangsa lain. Perdebatan soal ini sepertinya tak pernah habis sejak awal-awal kemerdekaan. Padahal, proklamator kemerdekaan bangsa kita, Bung Karno, selalu mengingatkan tentang pentingnya membangun dan mengembangkan nilai-nilai yang ada di tengah masyarakat kita. Pada dekade 1950-an, misalnya, muncul gagasan membentuk golongan kekaryaan untuk duduk di lembaga permusyawaratan rakyat, sebagai representasi golongan-golongan yang ada di tengah masyarakat. Dengan begitu, masing-masing unsur golongan bisa menyuarakan aspirasi golongannya, termasuk dalam memilih pemimpin. Hal itu sesuai dengan amanat sila ke-4 Pancasila bahwa lembaga perwakilan rakyat benar-benat merepresentasikan keterwakilan kolektif. Inilah bentuk demokrasi khas Indonesia, seperti kerap didengungkan oleh Bung Karno, Prof Soepomo, dan Ki Hajar Dewantara, sesuai dengan jiwa Indonesia. Djuanda dan Roeslan Abdulgani pada saat itu berpendapat bahwa parlemen yang terdiri atas perwakilan-perwakilan golongan karya akan lebih kompeten untuk melaksanakan perencanaan sistematis, mengingat perwakilan semacam ini memiliki pemahaman yang sebenarnya terhadap kepentingan golongan-golongan mereka. Menurut keduanya, dalam konteks demokrasi khas Indonesia, konsep penggabungan, kerukunan, keseluruhan, dan totalitas harus ditekankan karena mewakili seluruh kepentingan golongan yang ada di masyarakat, memiliki hubungan spiritual dengan rakyat yang diwakilinya. Sistem demokrasi yang seperti itu tak hanya untuk kepentingan perebutan kekuasaan, lebih dari itu adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Sayang, kian ke sini semakin terjadi pendangkalan makna demokrasi. Kita terjebak dalam situasi bahwa demokrasi hanya sebagai proses pergantian kekuasaan. Hal itu berulang dan berulang setiap lima tahun sekali. Lantas, kapan memajukan kesejahteraan umum? *