MUSIBAH DPR

Oleh Harmoko BANYAK orang tahu, DPR sebagai unsur MPR merupakan representasi demokrasi sebagaimana amanat sila ke-4 Pancasila. Tetapi, entah mengapa, tata kelola sistem demokrasi kita sepertinya kian tak henti bermasalah. Sistem demokrasi Indonesia, dalam catatan peneliti sejarah David Reeve, diperdebatkan sejak 1919 di Taman Siswa. Ki Sutanto Suryokusumo, misalnya, pada suatu pertemuan menolak gagasan demokrasi Barat. Dalam anggapan Ki Suryokusumo, demokrasi Barat memprioritaskan ideologi daripada tindakan sosial. ''Dalam demokrasi Barat, suara mayoritaslah yang menentukan apa yang benar, bukan ketentuan tentang kebaikan dan keadilan,'' katanya. Tahun 1920 Suryokusumo menggunakan bahasa dan contoh dari alam dan keluarga, yang sangat mirip dengan yang digunakan oleh Ki Hajar Dewantoro untuk menolak keras hak dan kesetaraan politik. ''Orang-orang yang bijak hendaknya menjadi pemimpin negara dan harus dipilih oleh orang bijak, bukan oleh rakyat,'' katanya. Di majalah Wedeer-Opbuow, sepanjang tahun 1917-1918 Ki Hajar Dewantoro menulis, "Keindahan membatasi kekuasaan. Kekuasaan memuja cinta kasih. Kebijaksanaan membawa keadilan." Itulah sistem demokrasi seperti yang dimaksudkan oleh sila ke-4 Pancasila. Rakyat memilih orang-orang bijak berjenjang dari bawah ke atas. Orang-orang yang terpilih itu duduk di DPR dan MPR, yang kemudian mereka bermusyawarah untuk menentukan pemimpin negara. Bukan rakyat langsung memilih pemimpin negara. Sejak Indonesia merdeka kita sebenarnya sudah memilih alat yang final seperti itu, tinggal bagaimana kita menggunakannya sebaik mungkin. Tapi, sayang, oleh kepentingan asing orang Indonesia dibikin agar selalu ribut tentang alat demokrasi itu, sehingga kita tak sempat bekerja. Kini lembaga tinggi negara itu pun sedang mengalami musibah. Banyak orang menduga, musibah kali ini tidaklah berdiri sendiri. Patut diduga ada tangan tak tampak bermain, untuk tujuan melemahkan lembaga tunggi negara itu. Kita semua harus waspada. ( * )