Bongkar Villa Jenderal, Camat Cisarua Minta Bantua Pemerintah Pusat

BOGOR (Pos Kota) - Camat Cisarua, Tedy Pembang mengaku, harus ada langkah strategis dari pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor saat akan membongkar villa tidak ber-IMB di kawasan Puncak Bogor. Menurutnya, selalu ada perlawanan dari massa bayaran yang didatangkan pemilik villa saat proses pembongkaran hendak dilakukan, oleh karena itu harus dicari jurus lain yang lebih tepat. Adanya massa bayaran, karena notabene villa ilegal yang berdiri di atas lahan negara, mayoritas milik pejabat, pensiunan TNI dan pengusaha. Atas keberadaan pejabat dan pensiunan TNI sebagai pemilik villa ilegal, Tendi beberapa waktu lalu secara terbuka meminta bantuan ke Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan. "Saya mohon dukungannya pak Menteri. Villa ilegal ini selain tidak memiliki IMB juga berdiri diatas lahan negara. Yang punya jenderal dan pejabat,"kata Tedy kepada Menteri. Tedy meminta Menteri Kehutanan membantu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terkait rencana pembongkaran vila ilegal dikawasan Puncak Bogor. Tedy Pembang saat dikonfirmasi, menegaskan, pembongkaran villa tanpa IMB akan berjalan awal Nopember ini. Menurut Tedy, untuk Kecamatan Cisarua terdapat 625 vila ilegal. Selain tidak memilik ijin mendirikan bangunan, juga berdiri di tanah milik negara. "Itu mutlak ilegal. IMB tidak punya, berdirinya bangunan diatas lahan negara. Ada vila punya Pak Sutiyoso, ada Wiranto, mantan Wapres Tri Sutrisno,"kata Tedy. Guna lancarnya proses pembongkaran yang direncanakan berlangsung minggu kedua bulan Nopember ini, Tedy berharap, adanya dukungan penuh dari pemerintah pusat, khususnya Menteri Kehutanan. "Dukungan mutlak kami perlukan, karena yang punya vila ilegal ini jenderal, pejabat dan pengusaha,"paparnya. Saat ditanya penyebab susahnya menyentuh villa milik pejabat tinggi dan purnawirawan jenderal TNI, Tedy mengaku, karena pemiliknya selalu menyewa preman saat Pemkab Bogor mau melakukan pembongkaran. Tidak hanya itu, villa milik pensiunan Jenderal juga di jaga Satpam khusus. Tedy mengaku, dengan kembalinya lahan negara ke fungsi pokoknya sebagai resapan air ketika villa ilegal dibongkar, maka akan sangat membantu, minimal mengurangi banjir yang selama ini melanda Jakarta.(yopi) Teks : Camat Cisarua, Tedy Pembang