Pengiriman TKI ke Arab Saudi Masih Dilarang

JAKARTA (Pos Kota) – Penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI ke Arab Saudi masih belum dibuka. Itu berarti moratorium atau penghentian sementara masih berlanjut. Deputi Penempatan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) Agusdin Subiantoro beralasan, pemerintah masih menunggu penyelesaian pendataan TKI overstayer dan proses penyelesaian pengampunan (amnesti) yang diberikan pemerintah Arab Saudi hingga 3 November mendatang. "Moratorium masih terus berlanjut dan negosiasi perlindungan TKI PLRT terus dilakukan," ujarnya, Kamis. Selain Arab Saudi, lanjutnya, pemerintah saat ini masih melakukan moratorium ke Yordania, Kuwait dan Suriah. Moratorium ini terus dilakukan guna mencari kebijakan perlindungan yang baik dan benar. “Namun di sisi lain, moratorium ini juga meningkatkan bargaining atau posisi tawar bagi gaji TKI PLRT yang akan ditempatkan. Dari gaji semula 800 Riyal kini kita meminta dari 1200-1800 Riyal per bulannya,” kata Agusdin. Sementara untuk Malaysia, pemerintah tetap mengirim TKI PLRT (penata laksana rumah tangga). "Sudah MoU (antara Malaysia dan Indonesia) dan perjanjian kerja untuk melindungi TKI PLRT," tambahnya. Menurutnya, tanpa moratorium, penempatan pekerja Indonesia di sektor rumah tangga sudah menurun tajam. Pemerintah juga terus memonitor perkembangan kebijakan pengiriman pekerja penata laksana rumah tangga dari Indonesia ke Malaysia agar pelaksanaanya sesuai dengan kesepakatan bersama kedua negara. Saat ini, lanjutnya, pemerintah telah membuat spesifikasi jabatan pada penempatan TKI PLRT ke Malaysia. Ada 4 jabatan yang diatur yaitu memasak, merawat orangtua, menjaga anak dan membersihkan kebun. Diakui Agusdin, akibat pemisahan jabatan PRT ini pihak Malaysia keberatan khususnya bagi keluarga Malaysia yang menengah ke bawah. Sebagai gantinya, mereka kini menitipkan anak-anak mereka kepada tempat penitipan anak yang kini menjamur dan dikelola oleh para tenaga Malaysia. "Pelanggaran di Malaysia agak menurun dengan adanya pengetatan yang dilakukan pemerintah," tandasnya.(Tri)