Pemprov DKI Akan Batasi Usia Angkutan Umum

JAKARTA (Pos Kota) – Buruknya kualitas angkutan umum, ditenggarai sebagai salah satu penyebab tidak optimalnya penanganan kemacetan di ibukota. Hal itu berdampak enggan pengguna kendaraan pribadi untuk beralih pada penggunaan angkutan umum.

Terkait hal itu, Pemprov DKI bersama Organda DKI, sepakat akan melakukan pembatasan usia angkutan umum di Jakarta selama 10 hingga 12 tahun. Diungkapkan Soedirman, Ketua Organda DKI, kesepakatan tersebut didasari dari banyaknya angkutan di ibukota yang telah dimakan usia. “Pembatasan usia angkutan umum akan dimulai pada tahun depan dan dilakukan secara bertahap,” ujar Soedirman, kemarin.

Dalam pelaksanaannya nanti kebijakan tersebut juga akan memperhatikan kemampuan ekonomi para pengusaha angkutan. Pasalnya tidak sedikit dari pelaku usaha angkutan yang bermodal kecil, sehingga tidak mungkin dipaksakan untuk meremajakan angkutannya.

Tidak hanya itu, dalam upaya peningkatan kualitas terhadap angkutan umum juga akan dilakuka penertiban terhadap pengemudi. Sehingga tidak ada lagi istilah supir batangan alias supir pengganti pada angkutan umum. “Kita akan bentuk tim satuan tudas (satgas) untuk lakukan pengawasan terhadap perusahaan supir melalui perusahaan angkutan masing-masing,” tambah Soedirman.

Sedangkan dalam melakukan kontrol jumlah angkutan, Organda juga akan melakukan pendataan jumlah armada yang ada. Sehingga angkutan yang beroperasi di wilayah ibukota dapat terorganisir. Sehingga tidak lagi ada trayek yang tumpang tindih antara satu angkutan dengan yang lainnya.

Menanggapi hal itu, Gubernur DKI, Fauzi Bowo, mengaku mendukung dengan rencana yang akan diterapkan. Termasuk menciptakan angkutan yang ramah lingkungan melalui pembatasan usia kendaraan.

Bahkan Fauzi berharap, ke depan seluruh angkutan umum yang ada dapat berbahan bakar gas sehingga tidak memiliki dampak polusi serta mendukung program ‘Langit Biru’ yang dicanangkan pemerintah.

Kendati demikian, dalam merealisasikan tujuan tersebut terlebih dahulu harus dipersiapkan infrastruktur pendukung seperti pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) yang saat ini masih minim.

“Kalau ini berjalan bukan cuma lingkungan yang diuntungkan. Pengusaha angkutan pun bakal untung karena harga BBG jauh lebih murah di banding Solar dan Bensin,” pungkasnya.(guruh/ir)