Pelayanan Publik Pemprov DKI Masih Buruk

GAMBIR (Pos Kota) – Pelayanan publik yang dilakukan aparat Pemprov DKI masih dikeluhkan masyarakat. Banyak warga  mendapat pelayanan dari aparat yang tidak simpatik saat mengurus keperluan di loket pelayanan prima  di tingkat kota.

“Masih banyak warga yang mengadu dan mengeluhkan pelayanan. Sebagai contohnya pelayanan di Sudin Perizinan Bangunan dan Pertanahan.  Ada yang merasa kesulitan dan dipingpong oleh petugas saat mengurus suatu keperluan, petugas juga tidak simpatik,” jelas Sekretaris Daerah (Sekda) DKI, H. Muhayat, di kantor Walikota Jakpus saat menjadi ketua tim penilai dalam lomba kinerja layanan publik tingkat DKI. Hadir juga Walikota Jakpus Hj. Sylviana Murni.

“Paling mencolok, aparat yang bertugas di pelayanan sering tidak menyambut tamu dengan baik. Kalau ada warga yang datang butuhkan pelayanan terkesan dicuekin, tidak akan menyapa kalau tidak disapa dahulu,” katanya.

Sesuai UU No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, diamanatkan agar instansi pemerintah memberikan pelayanan semaksimal mungkin yang bisa memberi kepuasan pada masyarakat. “Namun hingga kini belum tercermin dan terwujud. Ini perlu dikaji dan menjadi tantangan untuk bisa lebih baik,” ujar Muhayat.

Tahun 2008, berdasarkan penilaian KPK terhadap 52 instansi pemerintah daerah di Indonesia, DKI Jakarta menduduki peringkat ke-38 dalam hal pelayanan. Padahal sebagai wilayah ibukota negara, seharusnya Jakarta bisa menjadi model atau contoh bagi daerah lain.

Tujuan penilaian ini, secara bertahap dapat memperbaiki kekurangan  yang ada pada pelayanan di jajaran pemerintah kota. Diharapkan dapat meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. (Tarta/B)