SBY Ingatkan Politikus Yang Suka Mengancam

CIANJUR (Pos Kota) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai mereka yang mengancam menunjukan ketidak-matangan dalam berpolitik.“Saya menilai itu (ancaman) bagian dari dinamika politik tapi saya meminta kepada semua pihak untuk tidak mudah mengeluarkan ancaman. Kalau memang ada permasalahan bisa dibicarakan bersama,” tutur SBY dalam jumpa persnya, di Istana Cipanas, Bogor.

Hadir dalam acara itu,  Menko Perekonomian Hatta Radjasa, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Kesra Agung Laksono, Mensesneg Sudi Silalahi, Menkominfo Tifatul Sembiring, Panglima TNI Djoko Santoso, Kapolri Bambang Hendarso Danuri, dan Seskab Dipo Alam

Pernyataan SBY itu disampaikan menjawab pertanyaan wartawan ada seorang ketua DPP Partai Golkar untuk keluar dari koalisi terkait penolakan usulan dana aspirasi, sekalipun hal itu dibantah oleh pengurus Partai Golkar yang lain. Bahkan, dikabarkan agar SBY membaca usulan dana aspirasi tersebut.

Menurut SBY,  semua pihak untuk tidak mencampuradukkan sistem koalisi dan sistem pemerintahan. Sekretariat Gabungan (Setgab) juga bukan pengambil keputusan. “Sistem pemerintahan adalah wewenang atau domain pemerintah dan bukannya Sekretaris Gabungan Koalisi,” tegas SBY.

Mengenai usulan anggota Fraksi Golkar agar SBY membaca kembali usulan dana aspirasi tersebut, SBY mengatakan menggunakan sistem, menteri-menteri, juga merespon secara sistemik. “Hal-hal yang menonjol pasti sampai ke saya. Karena pengambilan keputusan akhir di tangan Presiden,” SBY menandaskan.

Ia mengatakan  apabila ada anggota DPR RI yang ingin mendapatkan atensi untuk pembangunan di daerah pemilihannya, maka harus disampaikan kepada provinsi, kabupaten atau kota, atau dalam Musrenbangnas (Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional).

“Dengan demikian ide yang disampaikan untuk diwadahi, tapi sesuai dengan sistem,” kata Presiden. Akan menjadi sulit dan complicated, lanjut SBY, manakala sudah ada dua sistem ini, tapi langsung masuk scheme yang lain seperti yang diusulkan oleh sebagian anggota DPR RI. “Ini yg menjadi posisi pemerintah. Dengan demikian tidak akan ada sesuatu yang baru yang belum teruji dan bisa menimbulkan masalah,” tambah SBY. (johara/B)