Ancam Potong Anggaran KPK, Pertanda DPR Kalap

JAKARTA (Pos Kota) –Pasca rekomendasi dan keputusan DPR terkait Pansus Angket Century, wacana pemotongan anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai digulirkan DPR. Hal ini karena KPK dianggap tidak serius.

“Itu memperlihatkan DPR bingung dan kalap, kemenangannya di Paripurna dalam pengambilan keputusan Pansus Century lalu semu, tidak jelas dan sulit dijalankan sehingga dicari-cari,” kata pengamat politik Arbi Sanit semalam.

Permintaannya, kata Arbi, macam-macam dari lengeserkan Boediono, boikot Sri Mulyani dan sekarang akan memotong anggaran KPK. “Memangnya rakyat senang kalau APBN tidak jalan, memang rakyat senang kalau KPK dikebiri, DPR nggak mikir soal itu,” tegasnya.

Kalau alasannya KPK tidak serius menindaklanjutu keputusan DPR, menurut Arbi, kerja KPK tidak seperti DPR. KPK akan menghukum orang sehingga harus hati-hati. “Kalau DPR asal teriak berjuang untuk diri sendiri, justru perkerjaan dia nggak beres,” katanya. “Mana UU yang dibuat mereka bisa mensejahterakan rakyat.”

Apa yang disuarakan DPR, lanjut Arbi, sama sekali tidak rasional, apalagi kalau memang benar pemotongan anggaran KPK menjadi keputusan lembaga. “Mereka hanya omong doang, tak pernah serius memikirkan rakyat,” tambahnya.

Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil sebelumnya mengatakan wacana pemontongan anggaran KPK ini karena ada kesan lembaga tersebut tidak serius dalam menindaklanjuti rekomendasi DPR terkait keputusan Pansus Century. Karena berdasarkan temuan DPR, skandal Century itu korupsi.

“Munculnya ide itu berawal dari pernyataan Plt Ketua KPK  Tumpak Panggabean yang menyatakan rekomendasi DPR bukan alat bukti. Memang tidak salah tapi kesannya KPK makin jauh dari upaya menindaklanjuti keputusan DPR itu,” tandasnya.

Meski demikian, lanjut kader PKS ini, langkah itu bukan ancaman tetapi hanya mengingatkan bahwa DPR khususnya Komisi III punya otoritas terhadap lembaga itu terutama dalam urusan anggaran. “Kita berharap KPK tidak setengah hati menjalankan rekomendasi DPR, sehingga pemotongan anggaran pun tidak terjadi,” katanya

Ketua FPD DPR Anas Urbaningrum meragukan langlah Komisi III DPR itu. Bahkan kalau benar-benar ada semangat untuk memotong anggaran KPK dirinya sangat menyayangkan. “Saya kira kurang tepat jika kinerja KPK dikait-kaitkan dengan potong anggaran,” jelasnya
Soal pelaksanaan rekomendasi DPR, Anas berharap semua pihak menghormati kerja-kerja lembaga yang punya otoritas. “Percayakan lembaga hukum yang menangani termasuk KPK,” tegasnya.(us)