Kwik Kien Gie Duga Boediono Titipan Asing

JAKARTA (Pos Kota) – Kwik Kian Gie nenduga bahwa Boediono merupakan titipan asing. “Saya menduga dia antek neoliberalisme. Pak JK (Wapres Jusuf Kalla-red) juga sudah tahu itu,” ungkapnya.

Mantan Menko Perekonomian di era pemerintahan Megawati ini menyebut sumbernya Menteri Perencanaan Pembangunn Nasional /Kepala Bappens Paskah Suzeta yang belum lama ini berkunjung ke Washington (AS). Paskah sempat menemui pemimpin Bank Dunia (World Bank), Robert B. Zoellick, yang mantan Kepala Perwakilan Perdagangan AS, serta diplomat penting negara Paman Sam.

Menurut informasi, ungkap Kwik, Robert mengatakan pada Paskah kalau Boediono adalah “orang kami”. Informasi tersebut sangat mengejutkan Wapres JK yang juga Ketua Umum Partai Golkar.

Padahal, tutur Kwik yang tetap mengaku sebagai kader PDIP, saat sidang terakhir Kabinet Megawati, Boediono sempat menyatakan tidak ingin menjadi menteri lagi. “Saya pikir, Boediono masih konsisten dengan pernyataanya, apalagi sempat menolak tawaran SBY saat menjabat presiden untuk menjadi menteri. Eh, sekonyong-konyong dia mau jadi menko dan sekarang jadi wapres. Kalau gitu, siapa yang mendorongnya.”

Johan Silalahi, Presiden Lembaga Riset Informasi (LSI) penyelenggara diskusi tersebut menambahkan, “Kita menolak iideologi neoliberalisme yang akan menyangsarakan rakyat Indonesia di masa yang akan datang. Bukan orangnya yang kita tolak.”

Ekonom lainnya, Hendry Saparini menyebut lima tahun tarakhir paham nelib masih bercokol di Indonesia. “Banyak pembelaan bahwa Boediono bukan penganut neoliberalisme, tapi coba dilihat kebijakan ekonomi lima tahun ini apakah mencerminkan neolib.”

Hendry mengemukakan, agenda pertama neolib, terkait disiplin anggaran, seperti pengurangan subsidi. “Sudah berapa kali pemerintah memotong subsidi BBM, bahkan harganya dinaikkan hingga 126 persen.”

Dia juga mengkhawatirkan nasib subsidi pendidikan akan dipangkas mengingat subsidi hanya dibatasi untuk pendidikan sekolah dasar. Bahkan melakukan liberalisasi dalam bentuk Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang kini ditentang mahasiswa. (endang/B)